Anggota Komisi A DPRD SBT Munawair Kubal Desak Pemkab Segera Atasi Masalah Banjir Desa Sabuai

MALUKUNESW | SBT -  Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Munawir Kubal Mendesak, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) agar cepat tagani soal hujan deras dan mengakibatkan banjir yang terjadi di Desa Sabuai Kecematan Siwalalat sejak 6 Agustus 2021 yang lalu.

"Ini merupakan tanggung jawab kita bersama agar lebih penting harus di selesaikan," ucap Munawir Kubal.

Hal ini terjadi disebabkan pergembangan hutan dengan izin perkebunan yang dapat beroperasi di Desa Sabuai Kecematan Siwalalat.

"Pelaku dari kejadian ini adalah Bos CV Sumber Berkat Makmur, Imanuel Quedarusman Alias Yongky,"  jelas Munawir Kubal, anggota DPRD SBT, Selasa, (10/08/2021)

Selaku Anggota DPRD SBT, Munawir Kubal mengatakan Bahwa, yang pertama adalah tentang kondisi Desa Sabuai Kecematan Siwalalat Mendesak ini menjadi Problem Pemerintah Daerah terkait.

"DPRD sebagai lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  kami sudah melakukan rapat bersama teman-teman anggota DPRD terkait kejadian ini, sampai saat ini juga belum ada penyentuh langsung dari Pemerintah, maupun Pemerintah Kabupaten Seram Seram Bagian Timur," paparnya. 

 Munawir menambahkan, dirinya juga butuh teman-teman anggota DPRD misalnya Seperti Constansius Kolatfeka. "Beta setuju secara pribadi,ada anggaran Dana Desa (DD) yang diluncurkan tentang masalah bencana alam yang terjadi di Desa Sabuai Kecematan Siwalalat,"Ujarnya. 

Sejauh ini belum ada surat keputusan dari Bupati,itupun DPRD secara pribadi  saya sangat mendukung saudara Bupati juga harus cepat tangkap terhadap kondisi sosial di Desa Sabuai itu. Korban sampai saat ini belum adanya sentuhan atau bantuan dari pihak terkait secara pribadi DPRD juga sebagai masyarakat wilayah Kabupaten Seram Bagian sebagai wilayah kerja politik mendesak Pemda SBT tentang masalah yang di alami.

Legislator DPRD berharap bukan saja di Desa Sabuai,tapi ada juga kejadian seperti gorom,ity merupakan tanggung jawab pemerintah daerah mulai dari Sabuai sampai teor itu tanggung jawab pemerintah itu sebagai wilayah kerja. (SP06).