Umar Gazam Politisi Partai Gerindra Ajak Sejumlah DPRD SBT Gunakan Hak Konstitusi

MALUKUNESW - Sikap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun  2021,  menjadi bola liar dan dalam kritik terhadap pemerintah seram Bagian Timur.

Agar  persatu anggota DPRD Partai Gerindra Kabupaten Seram Bagian Timur  SBT, ia kecewa dengan sikap pemerintah daerah dibawah pimpinan Bupati Abdul Mukti keliobas karena tidak berjalan dengan Roda pemerintahan Yang sekarang. 
(Selasa,29/06/2021)

Setalah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten SBT, Costansius Kolatfeka dan Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  Abdul Gafar Wara-Wara, kini giliran Ketua Komisi A DPRD SBT, Muhammad Umar Gasam menyampaikan hal yang sama.

Politisi Partai Gerindra ini bahkan mengajak semua angggota DPRD SBT untuk menggunakan hak konstitusi yang dimiliki untuk memanggil Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas untuk menyatakan pendapat, terkait realisasi APBD Tahun 2021 yang hingga kini belum terealisi itu.

Umar Gasam Politis Partai Gerindra  menilai bahwa kondisi ekonomi di daerah saat ini sebab memungkinkan untuk DPRD Seram Bagian Timur,(SBT) menggunakan hak konstitusinya.

"Saya mengajak rekan-rekan untuk kita menggunakan hak konstitusional kita, mengundang Bupati dan DPRD menyatakan pendapat kepada saudara Bupati",kata Umar Gasam pada saat d konfirmasi.

Ia menjelaskan, upaya menggunakan hak menyatakan pendapat, hak angket dan interpelasi, tidak boleh dipersepsikan sebagai upaya pemakzulan.

"Itu tidak benar, itu perspektif ketentuan UU yang lama. Di UU yang baru, hal ini  tidak bisa dianggap demikian, karena menjatuhkan kepala daerah yang sah itu tidak gampang," tandasnya.

Untuk itu, kata Gasam  dalam menyikapi problematika sosial kemasyarakatan di kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' ini, pihaknya menghimbau, sebagai wakil rakyat tidak harus ikut-ikut mengeluh, seperti halnya yang dilakukan para aktivis.

“Kita dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat kita berjuang. Maka sikap kita harus berdasarkan fakta dan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat,”tegasnya.

Seperti diketahui, hingga memasuki semester kedua, tahun 2021, reaslisasi APBD SBT 2021 dibawah kepemimpinan Bupati Abdul Mukti Keliobas belum juga direalisasikan.