Bupati SBT Gelar Rapat APBD Perubahan Tahun 2021 di Kantor DPRD SBT

MULUKUNEWS | SBT - Mukti Keliobas Selaku Bupati Seram Bagian Timur (SBT), dalam menggelarkan Sidang Paripurna APBD Perubahan Tahun 2021 Wakil Ketua II DPRD, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT untuk segera menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di tahun 2021 ini. Rabu (22/09/2021).

Sebab dalam permintaan ini telah terjadi berbagai persoalan pemerintahan di sejumlah desa akhir-akhir ini sehingga harus menjadi perhatian serius Pemkab SBT untuk direspon secara Kolektif.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Constasius Kolatfeka menggambarkan bahwa dalam dasar itulah menjadi catatan kepada saudara bupati Abdul Mukti Kelibos sebagai Bupati Seram Bagian Timur (SBT), agar dalam pembahasan KUA PPAS ini mestinya Pemda sudah harus menganggarkan.

Agar tidak terlalu banyak kalau saya hitung cuma 200 juta sudah cukup, atau 190 juta sudah cukup. Itu artinya satu desa 10 juta sudah cukup kita selesaikan Pilkades" ungkap Noval Rumuar dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar KUA dan PPAS tahun 2021 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD SBT.

Penempatan karateker di desa-desa menjadi hak prerogatif bupati, namun bila karateker tidak mampu menyelesaian permasalahan di desa-desa maka harus dievaluasi.

Ia menyampaikan bahwa dalam gejolak pemerintahan di Desa Administratif Rumeon dan Desa Administratif Kelibingan Kecamatan Pulau Gorom yang hingga kini belum dapat diselesaikan.

Sepertinya penjabat Rumeon yang sampai saat ini tidak bisa diselesaikan, dan kaca-kaca kantornya habis, dihancurkan karena penempatan penjabat baru yang tidak mampu menerjemahkan kebijakan Pemda. Kemudian di Kelibingan sampai saat ini rumit sekali, padahal masalahnya sederhana," paparnya.

Hal tersebut juga disoroti anggota Komisi C DPRD SBT Abdul Gafar Wara-Wara. Dia membeberkan, masih banyak tenaga kesehatan (Nakes) dan tenaga pengajar yang diberi tugas tambahan sebagai karateker desa.

Menurutnya, padahal pada banyak sekolah dan pustu di kabupaten penghasil minyak bumi itu kekurangan Nakes dan guru, sehingga sudah seharusnya mereka dikembalikan.

"Solusi untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan kita di daerah ini, maka segera pemelihan kepala desa serentak di tahun 2021. Pada APBD perubahan ini sudah harus dianggarakan," tegaskan.

Sementara itu Bupati kabupaten SBT Abdul Mukti Keliobas saat dikonfirmasi, pihaknya memastikan untuk secepatnya dilakukan Pilkades serentak pada akhir tahun 2021 ini.

Targatnya, semua pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemda SBT yang diberi tugas tambahan sebagai karateker desa bisa kembali untuk melaksanakan tugas dengan baik.

"Kita siapkan anggaran sekitar 90 juta sekian kepada desa yang belum melakukan pemilihan dan kita bisa melakukan pemelihan secara bertahap. Antara dapil 1 dapil 2 dan dapil 3 secepatnya. Saya berharap 2020 ini paling tidak hampir selesai semua pemilihan kepala desa," terangnya.